 |
| Kondisi pasca kebakaran Ban di Area PT.IWIP |
Peristiwa terbakarnya ribuan ban bekas di kawasan PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) pada Senin (31/8) memicu kekhawatiran serius di tengah masyarakat. Kepulan asap hitam pekat yang membumbung dan menutupi sebagian wilayah Desa Lelilef menjadi gambaran nyata persoalan lingkungan yang dihadapi masyarakat di kawasan industri tersebut.
Peristiwa itu terjadi hanya sehari setelah pihak perusahaan menyuarakan komitmen terhadap kelestarian lingkungan dalam rangkaian perayaan hari jadinya. Kontras tersebut memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana komitmen lingkungan diterapkan dalam praktik pengelolaan kawasan industri.
Koordinator Komunitas Jujaru, Hartati Balasteng, yang selama ini berkonsentrasi pada isu lingkungan dan gender, menilai kebakaran ribuan ban bekas tidak semestinya diperlakukan sebagai insiden biasa.
Menurut Hartati, kejadian tersebut harus dilihat sebagai persoalan serius yang berkaitan dengan tata kelola industri, pengawasan lingkungan, serta keberlanjutan ruang hidup masyarakat di sekitar kawasan IWIP.
“Pembakaran ban bekas dapat menghasilkan berbagai polutan berbahaya, baik berupa partikel maupun senyawa toksik yang berpotensi mengganggu kualitas udara dan kesehatan masyarakat,” kata Hartati.
Ia menilai dampak peristiwa tersebut tidak berhenti ketika asap menghilang. Abu dan residu hasil pembakaran berpotensi mencemari tanah maupun terbawa ke aliran air. Karena itu, pemeriksaan terhadap dampak lingkungan perlu dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya memastikan api telah padam.
Hartati mengatakan masyarakat Desa Lelilef, Gemaf, dan desa-desa lain di sekitar kawasan IWIP berada di posisi paling dekat dengan berbagai risiko lingkungan akibat aktivitas industri.
Menurut dia, masyarakat sehari-hari telah berhadapan dengan debu, emisi industri, perubahan bentang alam, hingga kekhawatiran terhadap kualitas sumber air. Kebakaran ban menambah persoalan baru yang semestinya tidak dibiarkan tanpa penjelasan dan penanganan yang transparan.
“Warga yang tinggal di sekitar kawasan industri adalah mereka yang langsung berhadapan dengan dampaknya. Mereka berhak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, apa penyebabnya, dan bagaimana dampaknya terhadap lingkungan serta kesehatan mereka,” ujarnya.
Sebagai kawasan industri berskala besar dengan investasi dan teknologi yang kompleks, Hartati mempertanyakan efektivitas standar operasional prosedur (SOP), sistem pengelolaan limbah, serta mekanisme pengawasan lingkungan di dalam kawasan IWIP.
Ia menegaskan, penyebab kebakaran harus dibuktikan melalui investigasi. Jika ditemukan unsur kelalaian, maka harus ada pertanggungjawaban. Begitu pula apabila terdapat unsur kesengajaan atau pelanggaran terhadap ketentuan lingkungan, aparat harus mengusutnya secara serius.
Hartati juga menyoroti dampak lingkungan terhadap perempuan yang hidup di sekitar kawasan pertambangan, khususnya di Desa Lelilef Sawai, Lelilef Woebulen, Gemaf, dan desa-desa lainnya.
Menurutnya, persoalan lingkungan tidak pernah berdampak secara netral. Perempuan yang menjalankan aktivitas rumah tangga, mengurus anak, mengelola kebutuhan keluarga, maupun bergantung pada sumber daya alam di sekitar tempat tinggal dapat menghadapi beban tambahan ketika kualitas udara, air, dan lingkungan menurun.
Karena itu, penanganan kasus kebakaran ban tidak cukup hanya melihat kerugian material atau kerusakan lingkungan secara umum. Dampaknya terhadap kehidupan masyarakat, termasuk perempuan, juga harus menjadi bagian dari proses investigasi dan pemulihan.
Persoalan lain yang disoroti Hartati adalah minimnya kejelasan mengenai perkembangan penanganan kasus tersebut.
Setelah perhatian publik terhadap kebakaran mulai mereda, masyarakat justru membutuhkan informasi yang lebih jelas mengenai penyebab kejadian, hasil pemeriksaan lingkungan, pihak yang bertanggung jawab, serta langkah hukum dan pemulihan yang dilakukan.
“Jangan sampai kasus ini hilang begitu saja setelah perhatian publik mereda. Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang terbuka mengenai proses investigasinya,” kata Hartati.
Ia mendesak Polres Halmahera Tengah, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Halmahera Tengah, dan DLH Provinsi Maluku Utara untuk segera melakukan investigasi yang mendalam, independen, dan terbuka kepada publik.
Investigasi tersebut, kata dia, harus mampu menjawab sejumlah pertanyaan mendasar: apa penyebab kebakaran, bagaimana standar pengelolaan dan penyimpanan ban bekas diterapkan, apakah terdapat pelanggaran prosedur, serta sejauh mana dampak asap dan residu pembakaran terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.
Hartati menilai sikap pasif dan lambannya penanganan kasus lingkungan hanya akan memperbesar tekanan terhadap ruang hidup masyarakat Halmahera Tengah.
Masyarakat di sekitar kawasan industri saat ini menghadapi tekanan lingkungan dari berbagai arah: daratan akibat perubahan bentang alam, wilayah pesisir dan laut akibat aktivitas industri, serta udara akibat emisi.
“Hilirisasi dan investasi memang dapat menjadi bagian dari penggerak ekonomi. Tetapi nikel bukan sumber daya yang tidak terbatas. Ketika cadangan nikel habis, yang tersisa bagi masyarakat adalah lingkungan tempat mereka hidup,” ujarnya.
Karena itu, menurut Hartati, pembangunan industri tidak boleh mengorbankan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Pemangku kebijakan, aparat penegak hukum, dan pelaku industri didesak untuk memastikan kasus kebakaran ban tersebut tidak berhenti sebagai peristiwa yang hanya dikenang setelah asap menghilang.
Investigasi harus dibuka, penyebab harus dijelaskan, jika ada pelanggaran harus dipertanggungjawabkan, dan lingkungan yang terdampak harus dipulihkan.